SOKOGURU, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dengan menambah dua Kampung Siaga Bencana (KSB) baru di wilayah rawan gempa.
Langkah kesiagaani diambil menyusul hasil kajian ilmiah dari ITB yang mengungkap ancaman nyata patahan Lembang dan potensi gempa megathrust.
Dua kecamatan yang ditetapkan menjadi lokasi KSB baru tahun ini adalah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Penambahan ini melengkapi dua kampung siaga yang sudah lebih dulu ada, yaitu di Ujungberung dan Mandala Jati, Kota Bandung.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Pelajari Mitigasi Gempa dari Prefektur Shizuoka, Jepang
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar, menegaskan bahwa penentuan wilayah KSB dilakukan secara selektif berdasarkan analisis risiko bencana.
Ada Potensi Ancaman Berdasarkan Kajian Para Ahli
“Kita melihat potensi ancaman berdasarkan kajian para ahli, termasuk dari ITB. Kecamatan Sukasari dan Cidadap termasuk zona berisiko tinggi,” ungkap Sony di Kota Bandung, Minggu, 11 Mei 2025.
Baca juga: Di Tengah Ancaman Gempa Megathrust di Selat Sunda, BMKG Jelaskan Upaya Mitigasi
Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, 15 kecamatan masuk dalam prioritas pengembangan Kampung Siaga.
Proses penetapan didasarkan pada pemetaan zonasi risiko yang dibagi dalam tiga kategori: zona merah, kuning, dan hijau.
Untuk membentuk kampung siaga, Pemkot Bandung tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga memberdayakan warga secara langsung.
Warga mendapatkan pelatihan khusus tentang penyelamatan diri, penanganan darurat, mitigasi risiko, serta penentuan lokasi evakuasi yang aman.
Baca juga: Apakah itu Sesar Lembang? Inilah Langkah Antisipasi untuk Kurangi Risiko Bencana Gempa
“Kami siapkan tempat evakuasi, logistik, medis, dan alat mitigasi. Semua dirancang berdasarkan rekomendasi ahli,” tambah Soni.
Lebih dari itu, kelompok masyarakat juga dibentuk seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), agar mampu menjadi garda terdepan saat bencana benar-benar terjadi.
“Tidak bisa hanya andalkan bantuan pemerintah. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi model mitigasi berbasis masyarakat yang bisa direplikasi di daerah lain, mengingat risiko bencana alam di Indonesia semakin tinggi. (*)
